CIMAHI.- Dalam suasana Lebaran 2019, ASN Kota Cimahi dilarang menerima parsel dan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi termasuk mudik. Upacara 1 Juni memperingati Hari Lahir Pancasila juga wajib dihadiri ASN, termasuk tidak ada cuti tambahan sesuai instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna mengatakan, sederet aturan tersebut ditetapkan pemerintah pusat untuk menunjukkan profesionalitas jajaran ASN. "Masa cuti yang diberikan cukup untuk keperluan mudik. Cuti bersama selesai, ya kembali kerja," ujarnya. 

Larangan tersebut dituangkan dalam surat edaran.

"Pemberian parsel buat ASN bisa masuk gratifikasi. Kita menerapkan sesuai arahan KPK, lebih baik ditolak," katanya.

Termasuk, larangan penggunaan mobil dinas tersebut karena KPK menganggap hal itu merupakan pelanggaran. Sehingga KPK pun memberikan surat edaran ke setiap pemerintah daerah.

"Namanya juga kendaraan dinas, peruntukannya tentu hanya untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk keperluan pribadi. Sebab itu tak boleh dipakai untuk mudik lebaran," katanya. 

Sesuai arahan Kemenpan-RB, lanjutnya, pelayanan yang bersifat publik tidak diliburkan. Pelayanan itu dilakukan penjadwalan dengan sistem piket.

"Yang sifatnya pelayanan publik seperti kesehatan, rumah sakit, tetap buka dan ada jadwal piket. Termasuk dinas-dinas yang masuk tim mudik standby," jelasnya.*