Satu Orang ASN Cimahi Terancam Sanksi Kemenpan RB

Sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah, pemerintah daerah wajib mengirimkan laporan ASN yang mengikuti apel perdana pasca lebaran.

Berdasarkan data Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi, jumlah ASN yang wajib mengikuti apel mencapai 1.075 orang. Sementara yang hadir mengikuti apel hanya 1.019 orang.

Sedangkan jumlah ASN yang tidak mengikuti apel dengan berbagai keterangan itu mencapai 56 orang. Rinciannya, cuti tahunan sebanyak 25 orang, cuti melahirkan 4 orang, cuti sakit 9 orang, cuti alasan penting 1 orang, izin 6 orang, dinas luar 10 orang dan tanpa keterangan alias bolos 1 orang.

"Sementara yang tidak hadir itu 56 orang. Datanya langsung dikirim ke Aplikasi Kemenpan RB," kata Kepala BPKSDMD Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh, Kamis (13/6/2019).

Kemenpan RB sendiri menegaskan, ASN yang absen tidak hadir pada pelaksanaan apel 10 Juni kemarin harus diberikan sanksi hukuman disiplin yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Sanksinya ya mengacu pada PP 53. Yang jelas, kalau TKD akan ada pemotongan," tegasnya.

Sekretaris BPKSDMD Kota Cimahi, Heni Tishaeni menambahkan, pemberian sanksi kemungkinan hanya akan diberikan bagi ASN yang bolos atau tanpa keterangan. Sementara yang mangkir dengan keterangan seperti cuti dan sebagainya akan lolos dari sanksi mengingat cuti, izin, dinas luar itu merupakan hak abdi negara.

"Kalau yang tanpa keterangan itu pasti dapat sanksi. Kita juga lagi konfirmasi lagi (ke ASN yang bolos). Kalau cuti, itu hak pegawai," jelas Heni.

Untuk jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada ASN yang bolos itu, lanjut Heni, pihaknya masih menunggu arahan dari Kemenpan RB. Jika merujuk pada PP 53 Tahun 2010 tentang Disipilin PNS, ada beberapa tingkatan dan jenis sanksi yang bisa diberikan. Tergantung jenis pelanggarannya.

Ada hukuman disiplin ringan seperti teguran lisan, teguran tertulis hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian ada jenis hukuman disiplin sedang seperti penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah.

Lalu ada hukuman disiplin berat seperti penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS sampai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

"Kalau mengacu ke PP gak langsung terberat dulu. Ada tahapannya. Paling ada teguran, pernyataan tidak puas dari pimpinan," tegasnya.