CIMAHI
- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Cimahi menyebutkan, sejauh ini sudah ada 22 instansi yang menyatakan
siap bergabung di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi.
Kepala
DPMPTSP Kota Cimahi, Hella Haerani mengatakan, sejak digulirkannya
rencana pembangunan MPP, pihaknya langsung melakukan sosialisasi kepada
semua instansi vertikal dan non vertikal untuk bergabung membuka
pelayanan terpadu di MPP nanti.
"Kita sosialisasi kepada dinas
vertikal dan BUMN. Allhamdulillah sudah 22 yang akan bergabung termasuk,
kejaksaan. Itu untuk vertikal," terang Hella, Kamis (14/6/2019).
Selain
itu, kata dia, ada pula sejumlah instansi milik Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang siap bergabung. Seperti pelayanan PLN, PDAM,
Kementerian Agama, Bea Cukai dan lain-lain. Sedangkan untuk pelayanan
Imigrasi, ungkap Hella, kesiapannya baru dinyatakan secara lisan.
"Imigrasi
belum secara peryataan tertulis karena mereka mempunyai suatu alat yang
harus didukung oleh pusat. Harganya sangat mahal kira-kira Rp 13
miliar. Kita berharap imigrasi mau bergabung," jelasnya.
Pemkot
Cimahi sendiri dianggap menjadi percontohan pembangunan MPP di Jawa
Barat dan mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pasalnya, pencetusan MPP
di kota administratif ini dimulai dari nol dan sempat ditinjau langsung
Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB.
"Mulai dari tanah kosong
untuk membangun. Berarti Cimahi sangat respect dengan pembenahan
pelayanan kepada masyarakat," kata Hella.
Sambil menunggu
pembangunan fisik, lanjut Hella, pihaknya saat ini tengah menyiapkan
Peraturan Wali Kota (Perwal) seputar MPP. Draft Perwal-nya sudah dibahas
oleh Bagian Hukum Setda Kota Cimahi.
"Tidak lama lagi draf itu akan kita sosialisasikan dengan dinas vertikal dan BUMN, minta masukannya seperti apa," ucap Hella.
Terpisah,
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Cimahi, Dikdik Suratno
Nugrahawan mengungakpkan, progres pembangunan fisik MPP masih dalam
tahap pelelangan. Pihaknya berharap lelang akan segera tuntas dalam
waktu dekat.
"Sedang dalam proses pelelang. Mudah-mudahan segera bisa ditunjuk pemenanganya," kata Dikdik.
MPP
akan dibangun di wilayah Aruman, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi
Utara, Kota Cimahi. Pembangunan mega proyek itu akan dibuat di atas
lahan seluas 11.005 meter persegi. Alokasi dana yang disediakan mencapai
Rp 83 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Cimahi.
Dikatakan Dikdik, dengan berbagai perencanaan yang sudah
dilakukan, pihaknya menginginkan pembangunan MPP itu akan selesai tahun
ini. Pihaknya meminta pemenang lelang nanti membuat strategi pembangunan
yang tepat agar target selesai tahun ini bisa terealisasi.
"Kita
berharap 100 persen bisa diselesaikan. Tentu siapapun yang nanti
(pemenang lelang) harus bisa membuat strategi pembangunan yang betul
betul mantaf. Waktu yang tersedia ini bisa dimaksimalkan," tandasnya.