Loading...

Kota Cimahi Meraih Opini WTP Ke-6

Administrator 24 Juni 2019 334 kali dilihat
Bagikan:
Kota Cimahi Meraih Opini WTP Ke-6
CIMAHI.- Kota Cimahi meraih apresiasi atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan status Opini Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) atas laporan keuangan tersebut sebagai upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna mengatakan, opini WTP tersebut diterima ke-6 kali oleh Pemkot Cimahi. "Alhamdulillah, opini WTP bisa kita raih kembali," ujarnya.
Laporan keuangan yang disusun oleh dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). "Yang penting disiapkan sejak awal dan bagaimana antar dinas bekerjasama dalam pelaporan," ungkapnya.
Menurut Wali Kota, masih ada rekomendasi dalam opini WTP tersebut.
"Misalnya program yang tidak terserap harus jadi perhatian. Sebetulnya penyerapan anggaran sudah semakin baik," ucapnya.
Pemerintah Kota Cimahi mengucapkan terima kasih kepada segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi yang telah bekerja keras, mendedikasikan diri dalam melaksanakan dan menyusun administrasi kegiatan dengan baik sehingga mendapatkan hasil pemeriksaan yang baik.
"Kami mengucap syukur atas keberhasilan Cimahi meraih WTP untuk ke-6 kali. Keberhasilan ini diraih dengan kerja keras dari semua pihak. Program kita jalan dan dirasakan oleh masyarakat jauh lebih penting," tuturnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Ahmad Nuryana, mengatakan, perolehan opini WTP yang keenam ini didapat atas kerja keras dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam membuat laporan keuangan.
Untuk mempertahankan WTP, pihaknya terus melakukan pembinaan pengelolaan keuangan di setiap SKPD dan melakukan penetapan kebijakan sistem akuntansi di Pemkot Cimahi serta penggunaan dan pengembangan aplikasi dalam pengelolaan keuangan dan Aset.
"Hal itu juga untuk meningkatkan kemampuan SKPD dalam membuat laporan keuangan. Terutama realisasinya harus sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan," ungkapnya.***