CIMAHI.- Dinas Pol PP dan Damkar Kota Cimahi hadirkan belasan pedagang kaki lima (PKL) dan sejumlah pelaku usaha pada sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di aula Kecamatan Cimahi Utara Jalan Jati Serut Kota Cimahi. Mereka melanggar peraturan daerah (perda) Kota Cimahi sehingga dikenakan sanksi denda.

Kegiatan tipiring fokus pada penindakan pelanggaran perda bagi pelaku usaha dealer-bengkel yang tidak berizin usaha, pemilik tower yang tidak mengantongi IMB, dan PKL yang melanggar Perda K3 dan mengganggu ketertiban umum.

Sidang dipimpin Hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung Heru Dinarto SH. MH., dan Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi Hamonangan Purba SH. MH. selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota Cimahi Totong Solehudin mengatakan, sejumlah dealer-bengkel harus menjalani tipiring karena tidak dapat menunjukkan perizinan. "Semua jenis usaha yang berdiri di Kota Cimahi harus memiliki perizinan sesuai aturan," jelasnya.

Para PKL yang mengikuti sidang melanggar lokasi berjualan seperti trotoar, bahu jalan, hingga taman kota. 

Terkait sanksi yang diterapkan, lanjut Totong, tergantung pandangan hakim. "Semua diserahkan ke hakim yang memutuskan melihat pasal yang dilanggar. Denda turut diberikan sebagai efek jera agar pelaku usaha menaati aturan di Kota Cimahi," imbuhnya.

Setelah sidang tipiring, Totong menegaskan, harus diteruskan dengan mengurus perizinan. "Karena itu, kami hadirkan dinas terkait supaya bisa tindaklanjut karena pembinaan ada di ranah masing-masing dinas dan pihak kami penegakan aturan," jelasnya.***