CIMAHI.- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki inovasi baru membuka Layanan Konsultasi Keuangan Terpadu (LAKON KADU) yang dipusatkan di Lantai 4 Gedung B Pemkot Cimahi.

Kepala BPKAD Kota Cimahi Harjono mengatakan, layanan konsultasi bisa dimanfaatkan bagi para pengelola keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi yang mengalami kesulitan.

"Jadi ini inovasi dari Bu Kabid, Bu Ai yang sedang mengikuti pelatihan di LAN. Sehingga dibuka Ruang Konsultasi. Jadi para pengelola keuangan di setiap OPD bisa langsung konsultasi semua permasalahan pengelolaan keuangan," kata Harjono, Selasa (24/9/2024).

Apalagi, menurut Harjono penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan akan semakin berat. Hal itu tentunya menuntut para pengelola keuangan untuk terus beradaptasi. Dia mencontohkan pemberlakuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang pengelolaan keuangan di setiap OPD di Kota Cimahi mengalami kesulitan.

"Dari SIPD baru itu banyak trouble, banyak menu yang belum lengkap. Jadi para bendahara atau pengelola keuangan mengalami kesulitan," jelas Harjono.

Terbaru ada Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang baru-baru ini mulai diimplementasikan di Pemkot Cimahi. Harjono mengatakan, KKI merupakan metode pembayaran digital untuk belanja barang dan jasa pemerintah daerah (pemda).

Menurut dia, metode transaksi pengelolaan keuangan tersebut guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Meski begitu, untuk implementasinya di Kota Cimahi tentunya membutuhkan waktu.

"Untuk Kartu Kredit Indonesia ini memang masih terbatas, belum bisa dipakai secara umum. Tapi ini disiapkan untuk mempermudah proses transaksi, tapi tentunya ada aturannya," jelas Harjono.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKAD Kota Cimahi Ai Teti Herawati mengatakan, Layanan Konsultasi Keuangan Terpadu merupakan tempat konsultasi pelayanan khusus tidak personal untuk perangkat daerah. 

"Ini akan berdampak pada meminimalisir keterlambatan prosedur pengelolaan keuangan daerah dikarenakan pemberian pemahaman akan jauh lebih teroganisir dan terjadwal," kata Ai Teti.

Menurut dia, dengan adanya ruang konsultasi ini penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah di Pemkot Cimahi akan lebih optimal. Sebab disediakan informasi mengenai gambaran prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

"Sehingga nantinya ada efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan daerah, efisiensi waktu dan tenaga pada perangkat daerah karena untuk mengetahui prosedur pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara fokus serta lebih terorganisir," kata dia.

Dengan penataausahaan dan pengelolaan yang baik, lanjut Ai Teti, tentunya akan semakin mempemudah Kota Cimahi untuk kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah 11 kali didapat.

"Penataan usaha dan pengelolaan keuangan sudah tertata dengan baik. Karena kan dengan kita membuat pelaporan yang baik, tepat waktu itu menjadi penilaian WTP," pungkasnya.**