Tekan Dampak Bencana, Pemkot Cimahi Optimalkan Peran CSR Dunia Usaha

CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi menyelenggarakan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun 2025 yang dilaksanakan di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Rabu (17/12).

Forum koordinasi ini menitikberatkan pada penguatan peran dunia usaha dalam tahapan pascabencana, khususnya dalam mendukung proses pemulihan ekonomi, rehabilitasi sosial, serta rekonstruksi wilayah terdampak bencana melalui kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah dan masyarakat.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menyampaikan bahwa Kota Cimahi memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, terutama bencana hidrometeorologi. Sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 100 kejadian bencana terjadi di wilayah Kota Cimahi.

“Kami memimpin Kota Cimahi dalam kondisi potensi bencana yang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2025 saja, kurang lebih terjadi sekitar 120 kejadian bencana, dan mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi,” ujar Adhitia.

Adhitia menjelaskan bahwa Kota Cimahi merupakan kota dengan luas wilayah yang terbatas, namun dihuni oleh lebih dari 600 ribu jiwa yang tersebar di tiga kecamatan dan 15 kelurahan. Tingkat kepadatan penduduk tersebut mencapai sekitar 14 ribu jiwa per kilometer persegi, sehingga berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Ketika alam sudah tidak seimbang, maka kita harus siap bahwa bencana berpotensi datang,” ungkapnya.

Menurut Adhitia, penanggulangan bencana tidak lagi dapat berfokus pada penanganan saat kejadian semata, melainkan harus diperkuat melalui upaya mitigasi yang berkelanjutan. 

Selain itu, Adhitia menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Dunia usaha dinilai sebagai salah satu sektor yang paling terdampak ketika bencana terjadi, terutama dari sisi keberlangsungan usaha dan pemulihan ekonomi.

“Beberapa tahun yang lalu ketika COVID-19. Dampaknya terhadap dunia usaha sangat terasa dan proses recovery-nya belum selesai sampai hari ini,” katanya.

Adhitia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran BPBD Kota Cimahi, khususnya pada tahun anggaran 2026, menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program mitigasi dan penanggulangan bencana. Untuk itu, Pemkot Cimahi mendorong kontribusi dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat diarahkan pada kegiatan mitigasi, sosialisasi, simulasi kebencanaan, dan khususnya hingga penanganan pasca bencana.

Dalam sesi wawancara, Adhitia menambahkan bahwa keterlibatan dunia usaha perlu dibangun melalui komunikasi yang intens dan rasa kebersamaan. Menurutnya, ketika pelaku usaha dilibatkan, maka kepedulian dan kontribusi akan tumbuh secara alami.

“CSR adalah amanat undang-undang, dan kita berharap para pelaku usaha dapat membantu Pemerintah Kota Cimahi dalam mitigasi maupun penanggulangan bencana,” ujarnya.

Melalui kegiatan koordinasi ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap dapat membangun komitmen dan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan, meminimalkan dampak bencana, serta mempercepat pemulihan pasca bencana, demi mewujudkan Kota Cimahi yang tangguh bencana, aman, dan berkelanjutan.