Pemkot Cimahi Susun Langkah Terintegrasi Tekan Angka Kemiskinan

CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Kota Cimahi. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Cimahi Tahun 2025 di Ballroom Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi, Rabu (17/12).

Ngatiyana memaparkan, angka kemiskinan Kota Cimahi menunjukkan tren penurunan signifikan. Dan pada 2025, Pemerintah Kota Cimahi menargetkan penurunan lebih lanjut hingga berada pada kisaran 3,87–4,28 persen. Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antarperangkat daerah serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

“Angka kemiskinan Kota Cimahi berhasil turun dari 5,35 persen pada tahun 2021 menjadi 4,39 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025 ini, saya berharap kita dapat bersama-sama menurunkan tingkat kemiskinan hingga berada pada kisaran 3,87 sampai 4,28 persen,” tegasnya.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk dilaksanakan secara terintegrasi, tepat sasaran, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan nasional tersebut juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam lima tahun ke depan, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

“Presiden menargetkan dalam lima tahun kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Memang ini berat bagi Kota Cimahi, karena kemiskinan ekstrem kita cenderung naik, tetapi kita harus bisa menurunkannya sampai nol persen,” tegasnya.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Ngatiyana menginstruksikan penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pengalokasian anggaran dalam APBD, termasuk pemutakhiran data penerima manfaat berbasis nama dan alamat pada tahun 2026.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan lima fokus penguatan penanggulangan kemiskinan pada 2025. Pertama, penguatan data terpadu melalui harmonisasi DTKS, P3KE, dan data sektoral perangkat daerah, dengan verifikasi dan validasi minimal setiap triwulan oleh Dinas Sosial; Penyelarasan seluruh program perangkat daerah agar benar-benar menyasar rumah tangga miskin dan miskin ekstrem sejak tahap perencanaan; Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu melalui dashboard penanggulangan kemiskinan untuk memantau outcome secara real-time; Penguatan pendampingan keluarga miskin ekstrem melalui peran kecamatan dan kelurahan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat; Serta penguatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga.

Lebih jauh, Adhitia mendorong perubahan paradigma penanganan kemiskinan dari sekadar pendekatan kuratif berbasis bantuan, menuju pendekatan holistik, kolaboratif, dan berbasis pemberdayaan. Menurutnya, potensi kolaborasi dengan dunia usaha, komunitas pengusaha, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial di Kota Cimahi sangat besar dan perlu dioptimalkan.

“Penanggulangan kemiskinan bukan pekerjaan satu perangkat daerah saja tetapi kerja kolektif kita bersama. Baik unsur pemerintah, lembaga usaha, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Dengan bekerja secara kolektif, saya yakin kita dapat mempercepat langkah menuju kota Cimahi yang lebih sejahtera dan inklusif,” pungkasnya.