CIMAHI - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Muhammad Yani akan menerapkan pola manajemen risiko dalam pelaksanaan program di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Dengan cara seperti itu, kegagalan perwujudan program bisa dihindari.

Menurutnya, manajemen risiko perlu dilakukan agar para birokrat di Kota Cimahi tidak salah dalam mengejawantahkan setiap gagasan pimpinan dalam hal ini walikota yang notabene merupakan jabatan politis.

"Karena walikota itu politis, maka birokratlah yang harus bisa menerjemahkannya agar pelaksanaan program itu sesuai keinginan walikota dengan cara memikirkan ide gagasan, anggaran dan cara pelaksanaan," katanya, kepada pewarta, Rabu (13/1).

Dengan pola itu pula, maka berbagai kesalahan bisa dihindari. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi gerbongnya dengan memetakan dan membuat catatan agar SKPD yang bersangkutan tidak keliru dalam menjalankan visi dan misi walikota.

Apabila pengendalian internal efektif, seluruh manajemen dan pimpinan SKPD akan dapat memastikan dan menjamin bahwa organisasi akan sukses dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Manajemen risiko menjadi dasar audit risiko organisasi, untuk memastikan pengendalian internal sudah baik atau masih buruk untuk kemudian ditindaklanjuti. 

Dengan penerapan manajemen risiko pada organisasi lembaga pemerintah dapat diharapkan bahwa pada akhirnya BPK akan member opini wajar tanpa syarat terhadap laporan keuangan RI.