Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengatakan, sertifikasi lahan lewat PTSL menjadi bagian reformasi agraria, merupakan proses yang berkesinambungan demi kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dalam kepemilikan pertanahan dalam rangka mencapai kemakmuran bagi rakyat Indonesia. 

Reformasi agraria merupakan komitmen pemerintah melalui program legalisasi dan retrisbusi tanah seluas 9 juta hektar. Dengan memiliki sertifikat bidang tanah, masyarakat punya kepastian hukum dan akan meningkatkan nilai jual tanah. Pemerintah juga mendapat manfaat yaitu pendataan lahan yang akurat dan bisa meningkatkan pendapatan dari sisi pajak.

"Pemkot Cimahi menargetkan 20.000 bidang tanah tersertifikatkan tahun 2018. Sertifikasi bidang tanah milik masyarakat ini akan terus berkelanjutan oleh Pemkot Cimahi dan BPN Kota Cimah," katanya.