CIMAHI - Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Cimahi menjelaskan, progrm Kartu Tani memang saat ini belum bisa dimanfaatkan petani. Pasalnya, dia, kuota pupuknya belum diisi oleh Kementan RI. Untuk itu, pihaknya meminta 647 penerima untuk bersabar.

"Kartu Tani itukan belum diisi kuotanya. Kuotanya itu yang berwenang mengisi kan Kementrian Pertanian," jelas Mita Mustikasari, Kepala Bidang Pertanian pada Dispangtan Kota Cimahi, Senin (10/12/2018).

Pihaknya belum bisa memastikan kapan kuota pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani akan diisi. Sebab, kata Mita, hal itu menjadi kewenangan Kementan RI. "Inginnya secepatnya, nanti kalau kuotanya sudah diisi Kementrian Pertanian, baru bisa dipakaikan kartu taninya," tegasnya.

Sebab Kartu Tani belum bisa digunakan, lanjut Mita, para petani sampai saat ini masih melakukan pembelian pupuk secara manual. Ia mengklaim sejauh ini tak ada keluhan dari petani terkait belum bisa digunakannya kartu itu.

"Sementara ini penjualan pupuk bersubsidi kepada petani tetap masih menggunakan cara yang lama, sambil menunggu pengisian alokasi pupu ke dalam kartu tani," tandasnya.

Mita menjelaskan, kartu tani adalah alat transaksi berupa kartu debit sebagaimana kartu ATM yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi.

Lebih jauh dikatakannya, manfaat yang dapat diperoleh para petani yakni memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kuota yang diberikan, meningkatkan produk pangan dan komoditas pertanian, serta mendorong penerapan pemupukan berimbang.

"Dari sisi petani kartu ini akan memudahkan petani mendapatkan saluran pupuk bersubsidi, dan berbagai fasilitas kredit usaha rakyat lainnya," ujarnya.

Di sisi lain kartu tani akan memudahkan pemerintah dalam mengontrol peredaran pupuk di Indoneaia. Cara ini dinilai paling praktis dan efisien bagi petani karena transaksinya tidak begitu sulit.

"Bisa menjadi lebih mudah mengontrol distribusi pupuk dan proses pertumbuhan tanaman, dan hasil produksi pertanian yang sedang dijalankan para petani," terangnya.

Dijelaskanya, kartu tani ini berlaku untuk selamanya, tinggal setiap tahun alokasi kebutuhan pupuknya saja yang diupdate. Sementara untuk petani yang belum terdata sebagai penerima kartu tani didaftarkan kedalam Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) untuk pengalokasian kebutuhan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi. 

"Setelah itu diajukan ke bank mandiri untuk diterbitkan kartu tani," katanya. (FB)