Pemkot Cimahi Minta Pengembang Buat Saluran Over Flow di Griya Asri Cireundeu

Administrator 14 Februari 2019 272 kali dilihat

CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) mendesak pengembang perumahan Griya Asri Cireundeu membuat saluran over flow.

Kepala DPKP Kota Cimahi, Muhammad Nur Kuswandana mengatakan, over flow di perumahan itu sangat penting untuk mengantisipasi kelebihan air apabila hujan. Terlebih lagi, lokasi pembangunan perumahan itu berada pada kemiringan 30 derajat lebih.

"Untuk menghindari banjir atau kelebihan air tetap kami meminta saluran untuk over flow," ujarnya saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Rabu (13/2/2019).

Dikatakannya, meski berdasarkan kajian study pengembang diklaim run off-nya kecil, tapi harus tetap ada saluran run off. Hal itu untuk mengantipasi dampak buruk terhadap warga RW 10 dan 17 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Seperti diketahui, lokasi proyek perumahan itu berada di Gunung Gajah Langu yang menjadi batas antara Kampung Adat Cireundeu RW 10 dengan Cibogo RW 17. Proyek itu berada di RW 10 Kampung Adat Cireundeu, yang kini sudah digunduli pengembang.

Dampak dari pembangunan itupun sangat dikhawatirkan oleh warga dari kedua lokasi itu. Terutama dari ancaman longsor dan banjir, mengingat proyeknya tepat berada di atas pemukiman warga.

"Iya jadi harus tetap ada over flow-nya," ucap Nur.

Selain perihal over flow, pihaknya juga meminta pihak pengembang agar mempertahankan ekosistem yang ada di sekitar lokasi pembangunan. "Ekosistemnya mesti diperhitungkan. Seperti misalnya adanya tanaman pohon pohon atau ruang terbuka hijau, itu harus tetap dipertahankan," tegasnya.

Ekosistem itu sendiri, lanjut Nur, sangat dibutuhkan untuk menjaga suhu dan kelembaban udara di sekitar Leuwigajah. Umumnya di Kota Cimahi. Mengingat saat ini ruang terbuka hijaunya sangat terbatas.

Pembangunan Griya Asri Cireundeu sempat menuai polemik. Sebab, meski belum mengantongi izin, pihak pengembang memaksakan untuk menggunduli lahan pada April 2018. Total ada 6,3 hektare yang akan dijadikan perumahan.

Pembangunan sempat terhenti akibat desakan dari berbagai pihak. Namun, beberapa bulan kemudian, tepatnya Oktober 2018, izin pun dikeluarkan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi. Pembangunan pun kembali dilanjutkan.