Loading...

Pendekatan Bottom Up, PPM Kota CImahi Tahun Anggaran 2022 Kembali Digulirkan

Sadli 29 Juni 2022 1425 kali dilihat
Bagikan:
Pendekatan Bottom Up, PPM Kota CImahi Tahun Anggaran 2022 Kembali Digulirkan

CIMAHI.- Pemerintah Kota Cimahi mulai menggulirkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tahun anggaran 2022. Pengerjaan fisik infrastruktur di tingkat RW tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. 

Peluncuran PPM tahun 2022 diawali di Kelurahan Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan diikuti oleh kelurahan lain sesuai dengan kesiapan RW masing-masing. Nilai bantuan yang didapat sebesar Rp 75 juta per RW untuk 312 RW se-Kota Cimahi.

Plt. Walikota Cimahi Ngatiyana mengatakan, PPM menjadi salah satu program Pemkot Cimahi yang tetap dipertahankan.

"Pemerintah Kota Cimahi tetap berkomitmen membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat demi memberikan ruang dan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Salah satu program yang tetap dipertahankan meskipun kita sedang berada dalam kondisi yang sulit akibat pandemi yaitu PPM," ujarnya.

Penyaluran PPM dilakukan dengan pendekatan bottom up, dimana seluruh usulan dan pengelolaan program berangkat dari bawah atau dari masyarakat. "Dengan pendekatan bottom up, masyarakat ikut terlibat dari awal perencanaan dan pengelolaan dana PPM," katanya.

Lewat program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga terlaksananya perbaikan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur," katanya.

Ngatiyana menyatakan, program-program pembangunan yang ada sekarang menggunakan pola kemitraan, dimana dalam suatu program yang dilakukan secara bersama-sama antar semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. "Dan ini akan menjadi sebuah program yang akan menjadi milik bersama dan tanggungjawab semua stake holder yang terkait dengan program," imbuhnya.

Dia berpesan, tahapan PPM dari mulai usulan, perencanaan, hingga pelaksanaan memerlukan keberlanjutan. "Disinilah peran penting masyarakat untuk menjaga keberlanjutan proram yang telah dilaksanakan. Harus dirawat dan dijaga bersama karena merupakan usulan dari kita untuk kepentingan kita bersama," ungkapnya.***