103 Pejabat Dilantik, Wali Kota Cimahi Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah

CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi melantik sebanyak 103 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional dalam rangka memperkuat kinerja birokrasi serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Pelantikan berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Jumat (17/4).

Rinciannya, sebanyak 34 pejabat administrator, 37 pejabat pengawas, dan 32 pejabat fungsional resmi diambil sumpah jabatan. Seluruh proses pengisian jabatan telah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan persetujuan Gubernur Jawa Barat.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan roda pemerintahan. Ia memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara profesional dan tidak dilakukan secara sembarangan.

“Pengisian jabatan ini telah melalui tahapan sesuai peraturan yang berlaku. Ini bukan proses yang instan, tetapi melalui penilaian kinerja, rekam jejak, dan pertimbangan yang matang,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Ngatiyana mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah simbol kekuasaan, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai aparatur sipil negara.

“Perlu disadari, jabatan adalah amanah, bukan simbol kekuasaan. Jabatan harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis ASN sebagai pelayan publik yang dituntut untuk memberikan layanan terbaik, cepat, dan tepat sasaran. Menurutnya, birokrasi harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.

“Saya tidak ingin birokrasi yang hanya sibuk pada rutinitas. Saya ingin birokrasi yang menghadirkan solusi dan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ngatiyana turut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Para pejabat yang dilantik diminta terus mengembangkan kompetensi, beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh ASN untuk menjauhi praktik penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan publik. “Kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar. Sekali hilang, sangat sulit untuk dikembalikan,” tegasnya. (Bidang IKPS)***