Loading...

Pantau Dampak Inflasi, Tim Gabungan Pemkot Cimahi TNI Polri Kejaksaan Monitoring Sembako Dan Barang Strategis Di Kota Cimahi

Adhy Rahadhyan S.I.Kom 12 Desember 2022 1065 kali dilihat
Bagikan:
NotFound
CIMAHI.- Tim gabungan Kota Cimahi menggelar Monitoring Sembako dan Barang Strategis di Kota Cimahi.
Aksi pemantauan tersebut terkait antisipasi dampak inflasi daerah. Aksi monitoring dilakukan bersama Dinas Perdagangan Koperasi UMKM Dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi, Kejaksaan Negeri Cimahi, Polres Cimahi dan Kodim 0609/Cimahi. Sasaran monitoring yaitu pasar tradisional hingga supermarket dan toko modern di Kota Cimahi.

"Keegiatan tersebut dalam rangka antisipasi inflasi daerah," ujar Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi Sri Wahyuni.

Menurut Yuni, dalam kurun waktu hingga akhir tahun 2022 pihaknya menargetkan pemantauan harga dilakukan 12 kali. "Setiap hari ada pemantauan harga oleh UPTD Pasar. Namun, untuk melihat dampak inflasi kita gelar khusus dan saat ini sudah 3 kali berlangsung. Sasarannya pasar tradisional dan toko ritel modern," katanya.

Hasil pemantauan di lapangan, lanjut Yuni, terjadi fluktuasi harga setiap harinya. "Harga ada yang naik dan turun setiap harinya berubah. Umumnya sayuran dan bumbu dapur ada kenaikan harga, mungkin juga terpengaruh faktor curah hujan biasanya membuat hasil panen kurang bagus dan terbatas. Sedangkan beras dan daging sapi masih stabil harganya," jelasnya.

Menurut Yuni, sejauh ini stok atau ketersediaan pangan di pasaran Kota Cimahi cukup tersedia. "Untuk stok tersedia, pasokan dari daerah penghasil atau dari pasar induk juga lancar. Tidak ada kelangkaan," ucapnya.

Untuk mengatasi dampak inflasi, lanjut Yuni, Disdagkoperind Kota Cimahi menggelar bazaar murah yang dilaksanakan di kantor Pemkot Cimahi hingga kelurahan dan kecamatan. "Hal itu sebagai upaya antisipasi dampak inflasi," tegasnya.

Hasil pemantauan harga di pasaran akan dilaporkan secara periodik ke Pemprov Jabar maupun ke pemerintah pusat. "Sudah ada sistem terintegrasi untuk pelaporan harga pangan ini sampai ke Pemprov. Jabar dan pemerintah pusat. Dengan hasil pantauan ini, diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak inflasi," tuturnya.***