Berbagai bahan pokok yang dijual mencakup beras, minyak goreng, telur, daging ayam, daging sapi, serta berbagai sayur mayur. 

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, menjelaskan bahwa GPM merupakan salah satu strategi untuk menanggulangi inflasi di Kota Cimahi. "Kami berharap GPM ini menjadi solusi untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjaga menjelang lebaran, serta memastikan inflasi di Kota Cimahi tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu 3,5 persen," ujarnya.

Selama bulan Ramadhan ini GPM diadakan di beberapa titik strategis di Kota Cimahi. Hal itu dilakukan untuk memastikan kegiatan ini mudah diakses oleh masyarakat. "Kami memilih tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, sehingga manfaat dari GPM dapat dirasakan secara maksimal," ucapnya.

Tujuan GPM dilaksanakan yaitu pengendalian Inflasi Daerah dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan.

Penyediaan pangan serta upaya stabilisasi pasokan, stok dan harga pangan agar stabil antar waktu dan antar daerah, pemenuhan kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan.

Upaya Pembinaan ke Pelaku Usaha Pangan dengan diBina, diBela dan diBeli (B3) terhadap para Pelaku Usaha Pangan Daerah (KTNA, KWT-KWT, Gapoktan, CHC, Pengusaha Pangan) yang semuanya ber-KTP Cimahi, kecuali Perum Bulog.

"Terutama untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan terutama Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan saat Bulan Suci Ramadhan dan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H," jelasnya.

Kegiatan GPM Pangsi diagendakan 30 kali di tahun 2025 baik di gelar di Pemkot Cimahi maupun di kelurahan. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi antara Pemerintah Kota Cimahi dan Dinas Ketahanan Pangan serta Peternakan Provinsi Jawa Barat, agar upaya untuk menstabilkan harga pangan dapat dilakukan lebih efektif.

"Kami memberikan bantuan berupa fasilitasi distribusi pangan (FDP) sebesar Rp2.000 per kilogram untuk setiap komoditas pokok masyarakat sebanyak 3.500 kg. Dengah hal ini diharapkan dapat membuat harga pangan lebih rendah dari harga pasaran," ungkapnya.

GPM tidak hanya bertujuan untuk menyediakan pangan yang murah, tetapi juga untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga oleh oknum-oknum tertentu. "Kami ingin masyarakat membeli dengan bijak. Jika ada yang membeli dalam jumlah besar tanpa alasan yang jelas, tentu kami akan mencurigainya, tegasnya.

Selain itu, Adhitia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik perdagangan yang tidak fair. "Kami akan berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian untuk mengawasi harga. Jika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar, kami akan melakukan pembinaan kepada para pedagang dan segera melakukan sidak dan operasi pasar," jelasnya.

Adhitia berharap dengan adanya GPM-Pangsi, masyarakat tidak akan kesulitan dalam memperoleh pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. "Kami berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Cimahi, terutama di bulan suci yang penuh berkah ini," tuturnya.

GPM diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbelanja dengan bijak dan menjaga kestabilan ekonomi lokal. Dengan kolaborasi dan kesadaran bersama, diharapkan Kota Cimahi dapat menghadapi tantangan inflasi dengan lebih baik.**