Pemerintah Kota Cimahi Gelar Dialog Multistakeholder Penyelenggaraan Daycare Ramah Anak Ramah Buruh

CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi menggelar Dialog Multistakeholder Penyelenggaraan Daycare Ramah Anak Ramah Buruh di Aula Gedung B Pemerintah Kota Cimahi, Kamis (30/10). Kegiatan ini dihadiri oleh Walikota Cimahi Ngatiyana, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala DP3AP2KB, Ketua DPK Apindo Cimahi, Koordinator Federasi Persatuan Perjuangan Buruh (FPPB) KASBI Cimahi, Project Officer Inti Solidaritas Buruh (ISB), serta perwakilan serikat pekerja, dunia usaha, dan lembaga masyarakat di Kota Cimahi.

Dialog ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) atau daycare yang layak, aman, dan terjangkau bagi anak-anak pekerja. Melalui kegiatan ini, Pemkot Cimahi menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan Cimahi sebagai kota ramah anak dan ramah buruh.

Walikota Cimahi Ngatiyana menyampaikan apresiasi kepada Inti Solidaritas Buruh (ISB) dan Federasi Persatuan Perjuangan Buruh (FPPB) KASBI Cimahi atas inisiatif dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarga. “Kegiatan ini merupakan langkah nyata dan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja sekaligus perlindungan bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” ungkapnya.

Wali Kota menjelaskan bahwa penyelenggaraan daycare kini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya penyediaan layanan pengasuhan anak yang berkualitas, aman, dan inklusif, termasuk bagi anak-anak para pekerja.

Menurut Ngatiyana, Cimahi sebagai kota industri dan jasa memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.“Banyak warga Cimahi yang bekerja di sektor formal maupun informal, dan sebagian besar merupakan orang tua yang menghadapi dilema antara pekerjaan dan pengasuhan anak. Karena itu, keberadaan daycare yang berkualitas akan menjadi solusi penting untuk mendukung produktivitas kerja sekaligus memperkuat ketahanan keluarga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ngatiyana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi terus berkomitmen menjalin sinergi dengan berbagai pihak mulai dari serikat buruh, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat untuk memperkuat kebijakan dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan daycare di Kota Cimahi. “Kolaborasi lintas sektor seperti ini akan mempercepat terwujudnya Cimahi sebagai kota yang ramah keluarga dan inklusif bagi pekerja,” ujarnya.

Selain dukungan kebijakan, Wali Kota juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga (work-life balance) bagi para pekerja. “Kesejahteraan buruh dan keluarga tidak hanya diukur dari besar upah, tetapi juga dari jaminan sosial serta dukungan terhadap keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Mari jadikan dialog ini sebagai gerakan bersama menuju Cimahi yang lebih peduli dan manusiawi,” pungkasnya.

Kegiatan dialog ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat komitmen bersama dalam penyediaan layanan daycare yang ramah anak dan ramah buruh, serta membangun fondasi Cimahi sebagai kota yang inklusif, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.