Wujudkan Masyarakat Sehat, Pemkot Cimahi Matangkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2026 2030

CIMAHI - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menghimpun masukan penyempurnaan Rancangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD PG BPSDL) Kota Cimahi Tahun 2026–2030 melalui konsultasi publik di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (27/10/2026). Kegiatan diawali paparan dan diskusi kelompok terarah, dilanjutkan masukan dari Provinsi Jawa Barat, serta diakhiri arahan penutup Wali Kota Cimahi Ngatiyana.

Paparan disampaikan Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, M.S., Lektor Kepala pada Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, bersama tim MWA Training & Consulting, Marina Noor Prathivi, S.TP., M.M., dan Wilaga Azman Kharis, S.E., M.Si . Tim MWA    telah mendampingi penyusunan RAD PG di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat.

Paparan menitikberatkan pada poin penting dalam matriks rencana aksi, terutama prioritas kegiatan, indikator dan target, serta pembagian peran. Peserta kemudian menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan usulan perbaikan sesuai kebutuhan wilayah maupun layanan masing-masing.

Firstea Octa Merryana, S.Pt., M.Si., Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi Jawa Barat turut memberikan masukan bagi penyempurnaan rancangan RAD PG BPSDL Kota Cimahi. Masukan provinsi dan peserta menjadi bahan penelaahan tim penyusun bersama perangkat daerah sebelum finalisasi dokumen dan matriks rencana aksi.

Forum diikuti sekitar 80 peserta dari unsur Bappeda Provinsi Jawa Barat, jajaran Pemerintah Kota Cimahi, instansi vertikal, Bulog, SPPG, PKK, organisasi profesi, kelompok tani, dunia usaha, tenaga ahli, serta tim teknis penyusun. Selain disampaikan secara lisan, masukan dihimpun melalui lembar saran, termasuk dari peserta yang belum sempat berbicara.

Dalam laporan penyelenggara setelah sesi diskusi, Kepala Bapperida Kota Cimahi Adet Chandra Purnama ST, MM menjelaskan bahwa penyusunan RAD PG BPSDL telah melalui tiga FGD. FGD pertama pada Juli 2026 membahas evaluasi pelaksanaan tahun 2025 dan pemetaan masalah; FGD kedua pada Agustus memperdalam data dan indikator; sedangkan FGD ketiga pada September menajamkan rancangan dokumen serta matriks rencana aksi.

Rangkaian FGD dan konsultasi publik berjalan lancar. Hasilnya menjadi bahan penyempurnaan kegiatan, target, pembagian peran, dan kebutuhan data agar rancangan sesuai dengan kondisi Kota Cimahi dan dapat dilaksanakan bersama. Pada akhir laporannya, Kepala Bapperida memohon Wali Kota memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan.

Menutup konsultasi publik, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, jumlah program, atau penyerapan anggaran, tetapi juga dari pangan yang tersaji di meja keluarga: tersedia, terjangkau, dan mencukupi kebutuhan gizi.

Menurutnya, ketahanan pangan mencakup kemampuan masyarakat memperoleh pangan yang aman, beragam, bergizi, seimbang, dan terjangkau, sekaligus memastikan sistem pangan mampu bertahan menghadapi perubahan iklim.

Menjawab keterbatasan lahan perkotaan, Ngatiyana mendorong pengembangan smart urban farming, pemanfaatan pekarangan dan Kelompok Wanita Tani, penguatan UMKM pangan lokal, serta peningkatan konsumsi ikan dan pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

Ia juga menekankan intervensi gizi untuk menangani stunting, kekurangan energi kronis, dan anemia. Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat memanfaatkan pangan lokal dengan tetap memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

Ngatiyana mengapresiasi Bapperida, tim teknis, dan para pemangku kepentingan atas pembahasan matriks akhir RAD yang memuat empat tujuan strategis, 26 strategi, 97 aksi, dan 149 indikator. “Dokumen yang baik bukanlah dokumen yang paling tebal, melainkan dokumen yang paling mampu mengubah kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diminta menyelaraskan program, kegiatan, dan indikator kinerja pangan, gizi, serta ketahanan iklim dengan RAD. Ia mengingatkan agar pelaksanaan tidak berjalan sendiri-sendiri dan menghindari tumpang tindih program.

“Perkuat data, perjelas penanggung jawab, tetapkan target yang terukur, dan lakukan evaluasi secara berkala,” pesannya.

Kolaborasi dibangun melalui peran pemerintah dalam menyiapkan kebijakan dan koordinasi, akademisi dalam riset dan inovasi, dunia usaha dalam rantai pasok dan pengembangan pangan lokal, serta masyarakat sebagai pelaku utama dalam mewujudkan keluarga sehat.

Ngatiyana berharap sistem pangan Kota Cimahi berpihak kepada masyarakat rentan, menghargai potensi lokal, mengurangi pemborosan pangan, dan lebih tangguh menghadapi perubahan iklim. Arah yang dituju adalah penguatan ketahanan pangan dan gizi berbasis potensi lokal untuk Cimahi sehat dan berketahanan iklim, sehingga melahirkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. (Bidang IKPS)***