HUT RI Ke 78 Tahun Pemerintah Optimis Ekonomi Nasional Tumbuh Positif

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan jelang HUT RI ke 78, 16 Agustus 2023 lalu di Gedung MPR/DPR mengungkapkan bahwa Dalam tiga tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan hebat pandemi Covid-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Krisis pandemi menggerus perekonomian global sekitar 2 triliun Dolar AS. Ini memaksa seluruh negara menggunakan instrumen kebijakan  fiskal, moneter,  dan  keuangan  secara  luar biasa. Tidak semua negara berhasil mengatasi krisis ini. Data IMF per Juni 2023 menunjukkan ada 36 negara yang berada dalam tekanan ekonomi akibat beban utang yang meningkat.

Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dengan cepat dan baik.

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten, dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0%. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari  2023.  Sementara  tingkat  kemiskinan  juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19% pada September 2021. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023.

Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (Upper- Middle Income Countries) di tahun 2022. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester-1 2023, ekonomi nasional tumbuh 5,1%. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1% sampai dengan Juli 2023.

Kebijakan  fiskal Indonesia  termasuk  salah  satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3% PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Di sebagian besar negara, defisit fiskal masih sangat lebar, seperti di India yang mencapai 9,6% PDB per tahun 2022, Jepang 7,8%, Tiongkok 7,5%, Amerika Serikat 5,5%, dan Malaysia

5,3%. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7% PDB di tahun 2021 menjadi 37,8% di Juli 2023. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3% PDB, Tiongkok 77,1%, dan India 83,1%.

Kita menyaksikan perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik. Pergeseran   geopolitik   ini   telah   menciptakan   pola kerja sama internasional yang terkotak-kotak. Muncul fenomena  untuk  menarik  rantai  suplai  manufaktur ke negeri sendiri atau memindahkan ke negara yang dianggap kawan. Fragmentasi global tersebut telah menghambat aliran perdagangan dan investasi dunia, serta melemahkan perekonomian dunia.

Fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia. Selain itu, tensi geoekonomi yang memanas juga mendorong tren embargo serta hambatan perdagangan atas beberapa komoditas vital, seperti semikonduktor, mineral, dan bahkan pembatasan arus modal.

Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif, bukan yang biasa- biasa saja. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan ke depan. Ketahanan pangan dan energi serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting. Di sisi lain, industri pertahanan harus dibangun secara kompetitif untuk menjawab kebutuhan pertahanan keamanan Indonesia.

Dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan  iklim.  Dampak  fenomena  ini  memiliki

ancaman serius pada kehidupan dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Transformasi struktur ekonomi dalam   mengembangkan   sektor   yang   berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi krusial. Transisi ke penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif,  namun  tetap  adil  dan  terjangkau.  Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi ekonomi hijau di dalam negeri.

Selain itu, cepat atau lambat, perkembangan digitalisasi dan artificial intelligent juga akan semakin penting dan mendominasi kehidupan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Adopsi teknologi dalam perekonomian dapat memberikan manfaat yang signifikan  apabila   dihadapi   dengan   strategi   yang tepat. Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan non-fisik terkait teknologi informasi terus ditingkatkan.

Kesempatan Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle- incometrap)tidakterbukaselamanya.Strukturpenduduk muda akibat bonus demografi, kita manfaatkan secara maksimal. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, terus didorong.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Reformasi pendidikan, sistem kesehatan, serta penguatan sistem jaring pengaman sosial yang berkelanjutan terus diperkuat. Pembangunan kualitas SDM yang sehat, produktif,  dan  inovatif  juga  menjamin  inklusivitas serta keadilan terus dilakukan untuk memastikan agar tidak ada penduduk Indonesia yang tertinggal. Maka, upaya menghapus kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil.

Oleh karena itu, seluruh tantangan global dan nasional harus kita jawab dengan tepat dan efektif. Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional.

Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental.

Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki, serta dengan tetap memperhitungkan risiko-

risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek. Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural.

Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8%. Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi  tekanan  inflasi,  baik  akibat  perubahan iklim  maupun  gejolak  eksternal.  Koordinasi  yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga. Pada tahun 2024 kolaborasi antar Pemerintah Pusat dan Daerah dipekirakan mampu mendongkrak pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dengan mengutamakan pemerataan ekonomi bagi masyarakat di berbagai sektor tak terkecuali di Kota Cimahi.