CIMAHI - Pemkot Cimahi diminta meningkatkan mutu pengelolaan pengaduan masyarakat dengan mengintegrasikan kepada sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Sistem Pengeloaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR SP4N)

Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto mengatakan, sampai saat ini masih banyak kabupaten/kota di Jawa Barat yang belum terintegrasi dengan sistem tersebut. Padahal, sejak 2016 pemerintah pusat telah memiliki sistem pengaduan LAPOR SP4N.

"Di Jawa Barat ini baru Kota Bandung yang telah terintegrasi dalam sistem. Makanya, kami mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengaduan masyarakat ini," kata Haneda Sri Lastoto, kepada pewarta, Jumat (5/5/2017).

Dia menjelaskan, ketika sebuah pemda telah bergabung dengan sistem yang telah disediakan lewat LAPOR SP4N, maka setiap aduan atau laporan dari masyarakat bisa ditanggapi yang kemudian ditindaklanjuti dengan cepat.

Laporan yang masuk ke Pemkot Cimahi, akan sama dengan yang diterima pemerintah pusat lewat sistem yang telah dibangunnya.
Nanti dari situ akan dilakukan penilaian kerja, secepat apa respon pelayanannya.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi Sudiarto mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Ombudsman terkait pengelolaan sistem aduan tersebut. Karena sistem LAPOR SP4N tersebut sangat baik untuk diterapkan di Pemkot Cimahi, agar pelayanan aduan masyarakat bisa lebih ditindaklanjuti dengan cepat.

"Ketika pesan masuk bisa langsung diterima dan ditanggapi. Intinya kita melayani masyarakat dengan baik," katanya.

Kota Cimahi menjadi salah satu Kota di Jawa Barat yang belum terintegrasi dengan aplikasi LAPOR SP4N. Untuk layanan pengaduan masyarakat, Pemkot Cimahi masih mengandalkan Pesan Penduduk (Pesduk).

"Memang kami telah punya Pesduk. Fasilitas yang ada itu tentu saja harus dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," paparnya.