Pemkot Cimahi Launching SPPT PBB

Administrator 12 April 2017 79 kali dilihat

CIMAHI- Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui BAPPENDA Launching SPPT PBB yang bertempat di Gedung Technopark, Jl. Baros, Rabu (12/04/2017). Sudiarto mengatakan bahwa dalam kegiatan pengelolaan PBB-P2 ini dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan cetak massal SPPT PBB 2017, kegiatan pendistribusian dan kegiatan sosialisasi dan launching SPPT PBB 2017.

Sudiarto menjelaskan penerimaan PBB sampai dengan Desember 2016 mencapai Rp. 31,811,720,468.00 atau sebesar 116.15% dari target penerimaan PBB sebesar Rp. 29,969,558,000.00

“Dengan perolehan penerimaan pbb yang melampaui target ini, saya atas nama pemerintah kota, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para warga masyarakat kota cimahi atas partisipasinya selama ini dalam membayar pajak khususnya PBB-P2,” kata Sudiarto

Sudiarto menjelaskan untuk tahun 2017 ini, jumlah SPPT yang tercetak sebanyak 118.964 sppt dengan jumlah ketetapan nilai PBB-P2 yaitu: Rp. 43,948.935.974.00

“Berkenaan dengan hal ini, saya menginstruksikan kepada para lurah dan camat untuk segera menyampaikan sppt pbb agar masyarakat segera menunaikan kewajiban menyetorkan pajaknya kepada pemerintah paling lambat 29 september 2017,” Lanjut Sudiarto.

Sudiarto berharap tingkat pencapaian penerimaan pbb tahun 2017 dapat terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan untuk mencapai hal tersebut, pemkot cimahi siap untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pajaknya;

“Dalam hal ini, kami juga memandang penting untuk menghindari timbulnya kecemburuan sosial, yang diakibatkan oleh data yang tercantum pada spt pbb merupakan data lama sedangkan kenyataan dilapangan sudah banyak yang berubah;atas dasar itu, pada tahun anggaran 2016 pemerintah kota cimahi telah melakukan pemutakhiran data objek pajak pada 4 kelurahan yaitu kel. cipageran, kel. citeureup, kel. karang mekar serta kel. cigugur dan akan dilanjutkan untuk 11 kelurahan lainnya pada tahun anggaran 2017,” kata Sudiarto

Sudiarto menjelaskan adanya pemutakhiran data ini sebagai niatan untuk menerapkan azas pemerataan dan keadilan dalam pengelolaan PBB-P2, akan berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran seluruh warga masyarakat dalam membayar pajak;

“Kepada ada badan pengelola pendapatan daerah, saya minta agar terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para kasi pemerintahan dan trantib di tingkat kelurahan selaku petugas distribusi, dalam rangka melakukan berbagai pembenahan yang komprehensif baik yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sdm, peningkatan prosedur piranti pendukung dan kesisteman maupun penyempurnaan regulasi dan mekanisme dalam pengelolaan pajak, termasuk dalam hal ini mengenai pengelolaan pembayaran sppt secara online serta pelayanan pembayaran pajak secara jemput bola melalui mobil keliling dengan tujuan memberikan kepuasan kepada para wajib pajak,” tutupnya. (ahs)