Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi melaksanakan kegiatan Penguatan Sumber Daya Manusia Kelompok Informasi Masyarakat (SDM KIM) dalam Rangka Transfer Komunikasi Dua Arah dan Pelatihan Call Taker Call Center Cimahi Campernik Mantap (C4M) 112 sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi dan respons kegawatdaruratan. Kegiatan yang digelar pada Rabu, 19 November 2025 di Aula Gedung B Pemerintah Kota Cimahi ini bertujuan mengkonsolidasikan peningkatan literasi komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana yang memberikan arahan secara tidak langsung, menyampaikan bahwa keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari semakin mengalami desakan yang cukup signifikan. Wali Kota menekankan bahwa pemerintah saat ini tidak bisa lagi menyampaikan informasi kepada masyarakat secara satu arah, mengingat banyaknya media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat.

"KIM Kota Cimahi terdiri dari perwakilan masyarakat di 3 kecamatan dan 15 kelurahan menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam upaya desiminasi informasi publik. Salah satu layanan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah layanan penanganan kegawatdaruratan," ujar Ngatiyana.

Wali Kota menekankan bahwa kolaborasi KIM Kota Cimahi dengan C4M 112 merupakan wujud nyata pemerintah dalam memberikan layanan kegawatdaruratan yang cepat, tepat, akurat, dan aman. Tidak hanya itu, kolaborasi antar perangkat daerah menjadi salah satu kunci penanganan kegawat daruratan yang sangat krusial bagi masyarakat.

"Melalui kolaborasi ini informasi dari masyarakat dapat diterima lebih cepat, diverifikasi lebih akurat, dan ditindaklanjuti lebih efektif oleh pihak terkait. Dengan demikian setiap potensi bahaya, gangguan keamanan maupun kondisi darurat lainnya dapat ditangani dalam waktu yang lebih singkat," imbuhnya.

Wali Kota berharap, penguatan KIM dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi, koordinasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi demi layanan publik yang semakin responsif. Upaya ini diharapkan makin menegaskan orientasi pemerintah Kota Cimahi pada keselamatan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Hendra Gunawan yang hadir mewakili Wali Kota menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi layanan call taker sejak awal pembentukannya, termasuk beban kerja tinggi dan kasus-kasus kompleks yang memerlukan waktu penanganan lama. Hendra juga menyoroti pentingnya menjaga fungsi utama layanan darurat dengan mengendalikan percakapan personal yang berlarut-larut.

"KIM Kota Cimahi terus berkembang menjadi kelompok yang multi-talenta dengan peran yang semakin luas, mulai dari menyaring hoaks, menyampaikan informasi, menangani aspirasi, hingga membantu sosialisasi program pemerintah. Rencana pembentukan KIM RW dan KIM RT memang terhambat oleh efisiensi anggaran 2026, namun sebagai solusi, ketua RT akan dimaksimalkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah melalui grup komunikasi yang terhubung dengan admin di kelurahan agar transfer informasi tetap berjalan secara terus menerus," jelasnya.

Terkait pengelolaan anggaran, Hendra menyebut bahwa tahun 2026 pendanaan KIM akan dialihkan dari Diskominfo ke PT Digital Sandi Informasi (DSI) tanpa mengganggu keberlangsungan layanan call taker. Dirinya juga menilai perlunya penambahan personel mengingat rencana pemindahan operasional ke Command Center pada Agustus mendatang.

"Secara keseluruhan, meski menghadapi keterbatasan anggaran dan tantangan di lapangan, KIM Kota Cimahi tetap menjadi ujung tombak informasi pemerintah. Dengan kolaborasi lintas OPD, inovasi, serta semangat pengabdian, berbagai layanan mulai dari call taker, penyebaran informasi, hingga pembangunan di tingkat RT/RW dapat terus berjalan secara optimal demi kepentingan masyarakat," pungkas Hendra.

Dalam laporannya, Sekretaris Diskominfo Kota Cimahi Cepi Rustiawan menegaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik dan kesiapsiagaan penanggulangan darurat merupakan dua pilar utama tata kelola pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Cepi menyampaikan bahwa keberadaan 87 anggota KIM di Cimahi mencerminkan potensi besar dalam memperluas jaringan komunikasi dua arah.

"Walaupun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hoaks dan informasi menyesatkan kerap menyebar lebih cepat di tingkat RT/RW dibanding respons resmi dari pemerintah. Belum semua warga mengetahui keberadaan layanan C4M 112 sebagai satu-satunya nomor panggilan darurat terpadu di Kota Cimahi," ujarnya.

Sekretaris Diskominfo menekankan bahwa integrasi fungsi KIM ke dalam sistem kedaruratan daerah merupakan langkah strategis, termasuk melalui pelatihan call taker 112 yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta semangat, sinergitas, dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan KIM Kota Cimahi dalam transfer komunikasi dua arah.

Turut hadir dalam kegiatan ini, narasumber dari Tim PSC 119 Dinas Kesehatan Kota cimahi yaitu Ricky Supriadi S.Kep. NERS dan Nabila Azizah A.M.Keb. yang membekali peserta dengan materi konsep dasar keperawatan gawat darurat dan PPGD, dan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi Yukie Agustia Kusmala yang memberikan materi penanganan dasar bagi terduga korban KDRT. Selain itu hadir pula narasumber dari PT Digital Sandi Informasi Jakarta, Erick Pribadi yang menyajikan materi bimbingan teknis aplikasi dan call taker Call Center 112