CIMAHI - Wakil Walikota Cimahi Sudiarto meminta pemangku jabatan eselon IV haruslah diisi mereka yang memiliki keahlian teknis operasional dan mampu merumuskan draft atau konsep awal kebijakan di tingkat SOPD.
Alasannya, PNS sebagai aparatur negara, merupakan SDM yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan.
"Pejabat eselon IV juga dituntut mampu berperan sebagai jembatan komunikasi antara staf dengan pejabat eselon III, eselon II bahkan dengan kepala daerah," katanya, kepada pewarta, Senin (23/2/2015).
Untuk itu, melalui Diklatpim IV diharapkan akan ada peningkatan pemahaman terhadap visi, misi, dan arah terhadap pembangunan Kota Cimahi.
"Saya harap hasilnya dapat terasa secara nyata dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), dan ujung tombak dari semua itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, BBKD Kota Cimahi tengah menggelar Diklatpim IV berlangsung dari 22 Feberuari-11 Juni 2015 yang dibagi dalam 5 tahap. Tahap satu Diaganosa Kebutuhan organisasi, Tahap dua Taking Ownership (Breakthrough I), Tahap tiga merancang perubahan dan membangun tim, tahap empat labotariom kepimpinan (Breakthrough II), dan terakhir adalah tahap evaluasi.(ha)