CIMAHI.- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi menggelar Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk penyelenggara Pilkada Serentak Kota Cimahi 2024. Kegiatan ditujukan untuk memperkuat upaya mitigasi bencana ditengah masa kontestasi politik di Kota Cimahi tersebut.
Kegiatan dihadiri oleh 100 orang peserta yang berasal dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Cimahi.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fitrhriandi Kurniawan menjelaskan, kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan sebagai salah satu bentuk dukungan pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
"Kegiatan ini sesuai amanat Presiden karena untuk saat ini orientasinya adalah keamanan bencana. Hal ini diterjemahkan dalam upaya mitigasi bencana kepada semua pihak, termasuk kepada seluruh Pengawas Pemilu, KPU, Panitia Kecamatan hingga Kelurahan," ungkap Andi.
Untuk mitigasi bencana pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pihaknya telah melakukan mengidentifikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan bencana. Hal itu perlu diantisipasi agar kegiatan Pilkada dapat tetap berjalan lancar.
"Lewat kegiatan ini para penyelenggara pilkada dapat meningkatkan pemahamannya sebagai bagian dari masyarakat tangguh bencana yang memiliki kemampuan mandiri dalam penanggulangan bencana. Mampu mengorganisir sumber daya masyarakat yang ada untuk dapat mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana ditengah suasana Pilkada Serentak 2024," ungkapnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi mengatakan, dalam rangka menyambut pesta demokrasi atau Pilkada 2024 ada dua jenis ancaman bencana yakni bencana hidrometeorologi dan bencana sosial.
"Ini mudah-mudahan tidak terjadi di Kota Cimahi, namun tetap akan kita antisipasi. Yang jelas pertama dari sisi bencana alam hidrometeorologi saat ini sudah memasuki musim penghujan harus waspada. Dan yang kedua kita juga menghadapi potensi bencana non alam atau bencana sosial kalau ada konflik horizontal. Tentunya tidak boleh terjadi, harus kita antisipasi," ujarnya.
Menurutnya potensi kerusakan akibat bencana dapat dikurangi dengan melakukan mitigasi bencana. "Kita upayakan mitigasi dengan mengurangi kerentanannya. Dengan upaya ini tentu kita berharap kepada KPU dapat menyelenggarakan Pilkada ini dengan baik sukses kita berdoa supaya sukses penyelenggaraannya dapat mandiri dan independen adil jujur," tandasnya.**