Disambut Ngatiyana, Menteri Koperasi Budi Arie Cek Kesiapan Koperasi Merah Putih di Kota Cimahi

CIMAHI.- Menteri Koperasi Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi mengecek pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada Kamis (15/5/2025). Kedatangannya disambut Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie meyakini kehadiran Koperasi Merah Putih bisa membangkitkan perekonomian, yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

"Ada 3,1 juta di Indonesia yang miskin ekstrem. Koperasi ini hanya sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat, memajukan daerah maupun desa," kata Budi Arie.

Budi Arie pun optimis dengan masa depan koperasi yang ditargetkan mencapai 80 ribu tahun ini.

"Kedepan, rantai pesokan distribusi bakal dipangkas, sehingga kehadiran koperasi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Biasanya, pasokan bahan pokok dari pabrik ke distributor, baru ke pasar atau agen. Namun kali ini berbeda, karena bahan baku dari pabrik bakal langsung didistribusi ke koperasi tanpa campur tangan yang lain," kata dia.

Budi Arie menegaskan, Koperasi Merah Putih harus bisa menghasilkan keuntungan. Sebanyak 22 kementerian pun dilibatkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

"Sebagai sebuah lembaga usaha koperasi ini bisa produktid dan targetnya harus untung, gak ada cerita koperasi rugi. Saya bilang koperasi harus untung, yang gak boleh di koperasi itu satu nipu dua mark up, tiga fiktif gak boleh itu. Untungnya buat siapa? Buat anggota," ujar Budi Arie.

Pihaknya mendorong masyarakat yang masuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial menjadi bagian dari anggota koperasi tersebut. Sebab sebuah bantuan sosial (Bansos) hingga kebutuhan bersubsidi rencananya akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih.

"Mendorong semua KPM sebagai anggota koperasi karena nanti penyaluran bansos melalui koperasi. Saya melihat kehadiran koperasi ini mengundang animo masyarakat yang sangat tinggi, karena di koperasi ini ada jaminan kebutuhan pokok dari pemerintah," tandas dia.***